Kuasa Hukum Pastikan DIAmi Tetap Maju di Pilwali 2018

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Ketua Kuasa Hukum DIAmi, Dr Jamaluddin Rustam, mengungkapkan, tidak ada hal substansial yang dilakukan oleh Petahana Danny Pomanto, yang dapat menggugurkannya sebagai peserta dalam Pilwali Kota Makassar 2018.

Hal itu diungkapkan saat ditemui djournalist.com di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

“Jadi saya sebagai tim hukum dari DIAmi, menegaskan kesaksian ahli yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak terkait sama pasal 71”, ujarnya, Selasa, 13 Maret 2018.

Iya menegaskan program yang dijalankan oleh Danny Pomanto sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan tidak melanggar aturan pasal 71 sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa Hukum Appi-Cicu.

“Tidak ada satu pun fakta yang menyatakan dan membuktikan dari proses awal sampai akhir bahwa ada satu program dan kegiatan yang dilakukan oleh pak Danny Pomanto sebagai petahan yang melanggar pasal 71. Karena program yang dilakukan terhadap 3 hal itu adalah program lama yang pelaksanannya dari RPJMD,”katanya.

Ia mengatakan keberadaan saksi ahli sepakat menjelaskan tentang norma. Apakah norma yg digugat oleh pemohon itu terbukti atau tidak. Semua mengacuh pada fakta yang ditemukan dalam persidangan.

“Adakah fakta hukum, saksi mau pun surat-surat yang membuktikan bahwa memang bahwa ada suatu program kegiatan yang dilakukan oleh pak Danny Pomanto sebagai petahana sehingga norma itu bisa dilanggar dan bisa berimplikasi pada penetapan pasangan calon oleh KPU, karena yang dipersoalkan adalah surat keputusan KPU”, tandasnya.(**)