Terkait Fee 30%, Bastian Lubis Tuding Camat Ingkari Laporan Keuangan

Pengamat keuangan negara dan daerah Bastian Lubis SE, MM (kanan).

Pengamat keuangan negara dan daerah Bastian Lubis SE, MM (kanan).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Pakar Keuangan Negara dan Daerah Bastian Lubis memberikan tanggapan atas kasus yang menghangat di Pemerintahan kota Makassar Danny Pomanto perihal kasus dugaan pembagian 30 persen dari camat bawahan Wali Kota, Moh Ramdhan Pomanto.

Bastian menuding, pengakuan para camat atas adanya fee 30%, sama halnya dengan mengingkari laporan keuangan yang dibuatnya sendiri.

Laporan keuangan yang sejatinya sudah melewati proses pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang diganjar WTP.

“Dengan masuknya laporan 30 persen fee, justru camat mengingkari laporan keuangannya. Diduga dalam laporan penggunaan anggaran di BPK terindikasi 30 fiktif. Jadi kalau dia bilang ada fee 30 persen, kenapa tidak ditulis di laporan pertanggungjawaban saat akan diaudit BPK,” katanya.

Peneliti senior ini merunut dasar dari pemeriksa BPK adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Prosedur audit didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian resiko selalu saja yang materiil dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bastian bahkan mensinyalir para Camat sudah membuat laporan fiktif. Bila bukti-bukti pertanggungjawaban pada laporan keuangan kecamatan yang dibuat oleh para camat adalah tidak benar atau membuat bukti-bukti fiktif sebesar 30% dari anggaran yang dikelolanya.

“Coba kita pelajari dari LHP BPK Nomor 34.A/LHP/XX.MKS/05/2018 Tanggal 25 Mei 2018 mengenai arus kasnya dan Laporan Realisasi Anggaran (LRAnya) sudah sesuai dengan yang ada dalam APBD TA 2017 Kota Makassar,” katanya, pada Senin 11 Juni 2018.

Bastian merincikan, arus kas dan laporan realisasi anggaran terdiri dari jumlah pendapatan Rp.3,41 Triliun. Total Belanja dan transfernya sebesar Rp.3,31 Triliun.

Begitupula dengan Laporan Keuangan/Neraca per 31 Desember 2017 Debet/Kreditnya sebesar Rp.26.523.128.827.783,70 dengan beberapa catatan atas laporan keuangan yang temuannya tidak materiil, yang dinilai BPK dengan opini WTP. (*)