Pengamat Keuangan Negara Ingatkan KPU Makassar Potensi Kerugian Negara

Pengamat keuangan negara dan daerah Bastian Lubis SE, MM (kanan).

Pengamat keuangan negara dan daerah Bastian Lubis SE, MM (kanan).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Pengamat keuangan negara dan daerah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Makassar atas sengketa Pillwakot Makassar yang tidak menjalankan putusan Panwaslu yang membatalkan SK 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-KOT/IV/2018.

Panwaslu membatalkan SK 64 sebagai hasil putusan gugatan Paslon nomer 2 Danny Pomanto-Indira yang merasa dirugikan atas keputusan KPU Makassar yang mencoret Danny dari pertarungan Pilwakot.

Sengketa ini berawal dari gugatan paslon nomor urut 1 ke KPU Makassar untuk mendiskulaifikasi incumbent.

Gugatan itu terdiri atas tiga hal, yaitu tagline, pembagian handphone kepada ketua RT/RW dan pengangkatan tenaga kontrak terbatas.

” Secara subtansi gugatan tersebut adalah ranah penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD 2017 dan 2018,” papar Bastian di Universitas Patria Artha, senin 11 Juni 2018.

Bahkan menurut peneliti senior ini, gugatan sama saja mengadili 14 undang-undang, 19 peraturan pemerintah, 4 peraturan Menteri Dalam Negeri, 6 peraturan daerah, 5 peraturan Walikota dan 1 SK Pimpinan Dewan.

Maka wajar bila Panwaslu akhirnya menerima gugatan Danny yang lalu membatalkan SK 64 tersebut.

“Maka saat ini secara hukum tidak ada calon Pilwakot karena KPU tidak menerbitkan SK Penetapan yang baru, berarti tahapan-tahapan berikutnya tidak bisa dilaksanakan, kalau tetap diteruskan makan ada potensi kerugian negara,” pungkas Bastian. (**)