Ini Komentar Kapolrestabes Makassar Tentang Wartawan Dilarang Liput Surat Suara

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Irwan Anwar,

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Irwan Anwar.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com — Menyikapi aduan dari beberapa pewarta yang dilarang meliput rapat pleno rekapitulasi surat suara oleh pihak kepolisian, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Irwan Anwar, angkat bicara. Diakuinya, kondisi yang terjadi di lapangan cukup beragam, tapi akhirnya Irwan Anwar telah mengintruksikan ke polsek-polsek setempat untuk mengkomunikasikannya dengan pihak PPK dan KPU.

“Saya sudah meminta para Kapolsek untuk berkoordinasi ke PPK tentang hal ini. Sebab kondisinya beragam, ada yang mengizinkan dan ada yang tidak,” ujarnya Jumat, 29 Juni 2018.

Lebih lanjut, Irwan Anwar membeberkan bahwa dibeberapa lokasi ada yang mengizinkan dan ada juga yang tidak dengan alasan tertentu.

“PPK yang memperbolehkan, alasannya pertimbangan tranparansi. Sedangkan yang melarang karena alasan aturan dari KPU,” sambungnya.

Namun, Irwan Anwar menghimbau kepada para pewarta agar memiliki tanda pengenal khusus yang dikeluarkan oleh KPU untuk melakukan peliputan.

“Rekan-rekan media sebaiknya meminta identitas khusus ke KPU sebagai tanda, atau undangan untuk meliput langsung ke dalam area pleno di PPK-KPU Kota dan provinsi,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa, di beberapa kantor kecamatan yang melakukan rapat pleno rekapitulasi surat suara melarang pewarta untuk meliput, meski telah memperlihatkan tanda pengenal, seperti di Kantor Tamalate, Kantor Kecamatan Rappocini dan Kantor Kecamatan Makassar.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed mengatakan membantah bila KPU melarang wartawan melakukan peliputan rekapitulasi surat suara ditingkat PPK.(**)