AJI dan IJTI Soroti Larangan Meliput Rekapitulasi Surat Suara

Logo Aji

Logo Aji

MAKASSAR, DJOURNALIST.com — Dua organisasi pers angkat menyikapi tindakan pelarangan pewarta untuk meliput rapat pleno rekapitulasi surat suara di Kota Makassar, 29 Juni 2018. Melalui rilis tertulisnya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar, Qadriansyah Agam Sofyan menganggap hal tersebut telah melukai kebebasan berekspresi.

“Pelarangan itu melanggar kebebasan Pers dalam melakukan pemberitaan kepemiluan Pilkada bersih, adil, damai dan jujur. Apatah lagi, aturan dalam PKPU menjelaskan itu terbuka untuk umum,” ungkap Qodriansyah Agam Sofyan, Ketua AJI Makassar.

Sebagaiman diketahui, hasil rekapitulasi bersifat pleno terbuka untuk umum yang tetap diawasi Pemantau Pemilu dalam negeri, Pemantau Pemilu asing, masyarakat dan instansi terkait sesuai petunjuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2018.

Baca Juga:

    AJI Makassar meminta segenap elemen instansi di Makassar khususnya, menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan Pers.

    Senada dengan hal tersebut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Sulsel juga mengecam tindakan pelarangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak tertentu.

    Dalam rilis tertulisnya, Ketua IJTI Pengda Sulsel, Hudzaifah Kadir menegaskan 5 poin himbauan kepada penyelenggara pemilu.

    Logi IJTI

    Logi IJTI

    Adapun keliama poinnya adalah:

    1. Tidak menghalangi atau melarang para jurnalis (wartawan) televisi di Kabupaten Kota di Sulsel untuk mencari atau mengolah berita.

    2. Meminta ke Pihak terkait dan Pihak Kepolisian untuk tidak membatasi ruang gerak kepada wartawan (jurnalis) saat menjalankan tugasnya.

    3. Menyerukan kepada segenap elemen masyarakat di Kota Makassar, untuk menghormati kinerja wartawan dan kebebasan berekspresi pada profesinya.

    4. Dijelaskan, pada hasil rekapitulasi bersifat pleno terbuka untuk umum yang tetap diawasi Pemantau Pemilu dalam negeri, Pemantau Pemilu asing, masyarakat dan instansi terkait sesuai petunjuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2018.

    5. Insiden ini akan kami pantau dan awasi, dan IJTI Pengda Sulsel menyayangkan sikap Pihak Penyelenggara Pilkada Serentak Kabupaten Kota di Sulsel yang secara tidak sadar telah melakukan pelanggaran kebebasan Pers.

    Perlu diketahui, pewarta bekerja dan mengolah data informasi, hingga menyiarkan agar khalayak dapat mengetahui informasi yang baik, benar dan utuh. Ini sesuai kemerdekaan Pers untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berdemokrasi.(**)