Dugaan Keterlibatan Danny, Gakumdu Sulsel Akan Lakukan Hal Ini

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Usai pemeriksaan terhadap Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, terkait laporan nomor 11 dan 12, ‎Komisioner Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, menerangkan bahwa pihak Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Sulsel akan melakukan rapat pembahasan kedua.

“Tadi (Senin 9 Juli 2018, malam) kami sudah mengambil keterangannya pak Danny sebagai terlapor atas dua laporan (Laporan 11 dan 12). Itu skaligus kita ambil karena materinya sama, tapi pelapornya berbeda. Tapi kedua-duanya berkaitan dengan dugaan keberpihakan dalam pelaksanan pemilihan Wali Kota kemarin‎,” kata Koordinator Gakumdu Sulsel, usai melakukan pemeriksaan.

Arzy, juga mengatakan bahwa Protokoler Danny Pomanto, pun akan dimintai keterangan pada Selasa 10 Juli 2018. Sementara laporan yang teregistrasi dengan nomor urut 11 yang dianggap telah cukup bukti dan keterangan, akan diplenokan dan dilakukan pembahasan kedua pada sore nanti, Selasa 10 Juli 2018.

“Pembahasan kedua itu, kita akan tentukan apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Nomor 12nya itu lusa (Rabu 11 Juli 2018), jika memungkinkan besok (Selasa 10 Juli 2018) maka kami akan tuntaskan semua karena tidak ada lagi bukti-bukti yang kami butuhkan,” jelasnya.

Saat ditanya terkait identitas pelapor, Arzy, mengatakan “Saksi pelapor sudah diambil keterangan, ini atas nama pribadi yang melapor. Bukan mengatas namakan paslon,” ungkapnya.

Sementara laporan yang diajukan, terkait pelanggaran Undang-undang nomor 10 tahun 2016, pasal 71 ayat 1 tentang aturan terhadap pejabat negara atau daerah, atau ASN, yang dilarang mengambil tindakan atau keputusan yang menguntungkan bagi Paslon mana pun.

“Sama ayat 3 tentang gubernur, bupati, atau walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan seterusnya yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerahnya, maupun di daerah lain,” jelasnya.

Karena posisi Danny Pomanto, bukan lagi incumben yang terdaftar sebagai paslon, maka ancaman sanksi yang diterima jika laporan tersebut terbukti adalah pidana dengan sanksi kurungan 6 bulan penjara, sebagaimana yang tertera pada pasal 188 di undang-undang yang sama‎, Selasa 10 Juli 2018. (**)