Relawan Appi-Cicu Minta Bawaslu Tindaklanjuti Laporan Pelanggaran Wali Kota Makassar

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Relawan Appi-Cicu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu, 11 Juli 2018.

Aksi tersebut digelar dalam rangka meminta Bawaslu untuk merespon segala laporan yang dilayangkan pihak Appi-Cicu.

Melalui Koordinator Aksi, Irsan, menyampaikan tuntutan tersebut ke Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

“Laporan pertama yaitu, pergerakan ASN yang dimana telah diatur dalam undang-undang bahwa ASN tidak boleh terlibat langsung politik praktis. Sementara yang terjadi di lapangan, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menggerakkan secara tersruktur, sistematis, dan masif para ASN, hingga kotak kosong bisa dimenangkan di Makassar,” ujarnya.

Secara rinci, Irsan menjelaskan bahwa Danny Pomanto meminta kepada seluruh ASN untuk menggalang suara dari keluarganya masing-masing memilih kolom kosong dalam pilkada Makassar.

“Itu kami punya bukti, dan itu ada dari pihak ASN yang siap beberkan,” lanjutnya.

Setelah menggelar aksi unjuk rasa, pihak Komisioner Bawaslu Sulsel dan Gakkumdu pun menerima perwakilan dari massa Relawan Appi-Cicu untuk menyampaikan langsung tuntutannya.

Selain tuntutan di awal, pihak massa Relawan Appi-Cicu pun menyampaikan beberapa hal dan bukti-bukti keterlibatan Wali Kota Makassar.

“Sudah ada video yang viral dan mengajak perang ketika kalah, memerintahkan kepada seluruh ASN, mulai dari tingkat Kadis, Plt Camat sampai Lurah, ditargetkan 10 suara untuk memilih kotak kosong,” lanjut Irsan.

Selain itu, relawan Appi-Cicu juga mempertanyakan bahwa mengapa kasus Danny Pomanto yang dilaporkan ke Bawaslu sudah final dan tidak ada lagi tindak lanjutnya.

Menurut penyidik Gakkumdu, Bripka Muhammad Rifai, bahwa dua laporan yang masuk telah ditangani namun tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap sidik.

“Dua laporan tersebut telah ditangani, dan keduanya tidak memiliki bukti yang kuat untuk dilanjutkan ke tahap sidik. Kita telah memeriksa saksi-saksi, termasuk pelapor dan terlapor. Namun, saksi sendiri bukanlahbsaksi fakta,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihak Komisioner Divisi Pelanggaran Hukum Bawaslu, Muhammad Azhry Yusuf, menganggap bahwa laporan keterlibatan ASN yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar adalah hal baru.

“Kita sangat mengharapkan kerjasamanya, jika ada fakta baru silakan laporkan kepada kami,” tambahnya. (**)