Bawaslu Hentikan Kasus Danny Pomanto di Pilwalkot Makassar

Komisioner Bawaslu Sulsel Azry Yusuf (kanan) dan Amrayadi (kiri) saat memberikan keterangan pers.

Komisioner Bawaslu Sulsel Azry Yusuf (kanan) dan Amrayadi (kiri) saat memberikan keterangan pers.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com — Dua kasus dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, yang ditagani Bawaslu Sulsel, dihentikan, Rabu, 11 Juli 2018. Pasalnya, dua kasus tersebut tidak memenuhi bukti yang kuat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner Divisi Penegakan Hukum Bawaslu Sulawesi Selatan, Muhammad Azrhy Yusuf. Menurutnya, laporan nomor 11 dan 12 tersebut secara formil dan materil tidak memenuhi syarat.

“Ada beberapa bukti yang sangat terbatas dan waktu juga memang sangat terbatas. Saksi bukanlah saksi fakta. Artinya itu cuma menurut pelapor, saya cuma dapat informasi dari pelapor. Tidak ada saksi yang dihadirkan yang hadir di tempat itu yang bisa menyatakan bahwa apa yang dilakukan Wali Kota pada saat itu seperti apa. Sehingga kita tidak bisa mengembangkan dalam sebuah bukti yang bisa dijadikan dasar untuk meningkatkan statusnya ke penyidikan.” ujarnya.

Baca Juga:

    Terkait perkara yang disangkakan ke Danny Pomanto, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 71 ayat 1 tentang aturan terhadap pejabat negara atau daerah, atau ASN, yang dilarang mengambil tindakan atau keputusan yang menguntungkan bagi paslon mana pun.

    Menurut salah satu penyidik dari Penegakan Hukum Terpadu, Iptu Sirajuddin, apa yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang masuk dalam kategori merugikan paslon lain.

    “Yang dilakukan Danny Pomanyo itu pasca pemilihan dan setelah beredarnya hasil quick qount dari beberapa lembaga survei. Berarti dalam hal ini, Gakkumdu menyimpulkan itu tidak terpenuhi sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor.” ujar Iptu Sirajuddin.

    Terkait dua laporan yang masuk ke Bawaslu RI, yang kemudian dilimpahkam ke Bawaslu Sulsel tersebut, pihak Gakkumdu sendiri telah memeriksa beberapa saksi. Yaitu, dari pihak pelapor sendiri, 2 orang saksi, serta pihak terlapor sendiri.(**)