Ketua FUIB Sulsel: Deklarasi 2019 Ganti Presiden Jadi Diadakan Ahad Besok

Deklarasi 2019 Ganti Presiden

Deklarasi 2019 Ganti Presiden.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  – Ketua Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan, Ustad Mukhtar Daeng Lau, memastikan Deklarasi 2019 Ganti Presiden, jadi diselenggarakan di Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Ahad besok 12 Agustus 2018.

Dia membantah sejumlah informasi menyesatkan yang menyebut acara yang dipelopori 43 ormas Islam itu batal diadakan.

“Insya Allah, deklarasi jadi diadakan. Sehingga masyarakat yang ingin hadir memeriahkan acara, silakan datang setelah kegiatan Car Free Day besok siang,” kata Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Deklrasi Ganti Presiden, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Djournalist.com, Sabtu 11 Agustus 2018.

Menurut da’i dari ormas Hidayatullah itu, memang Jumat siang kemarin saat menemui Kepala Polrestabes Makassar, beberapa berkas persyaratan surat pemberitahuan belum dipenuhi. Tetapi, pada sore harinya menjelang shalat Magrib, Ustad Mukhtar dan rombongan telah merampungkan semua persyaratan berkas dan langsung diserahkan kepada Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polrestabes, AKBP Duhri Akbar Nur di ruang kerjanya.

Persyaratan yang telah disetor, masing-masing surat persetujuan peminjaman tempat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, surat pemberitahuan keramaian dari Rumah Sakit Pelamonia, serta balasan surat pemberitahuan dan persetujuan dari kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, dan proposal kepanitiaan.

“Semua telah kami serahkan dan sudah memenuhi persyaratan. Bahkan, saya juga sudah koordinasikan dengan dengan pihak Direktorat Intelkam Polda Sulsel. Surat resminya kami masukkan siang ini,” ujar Ustad Mukhtar.

Pengacara senior Muhammad Amin selaku kuasa hukum dari kepanitiaan itu, menegaskan bahwa setelah semua persuratan pemberitahuan telah dimasukkan dan diserahkan kepada kepolisian, maka Deklarasi 2019 Ganti Presiden sudah bisa diadakan karena telah telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Unjuk Rasa.

“Di dalam Undang-Undang itu hanya mengharuskan kepada pihak penyelenggara melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian,” jelas Muhammad Amin.