Besok DKPP Putuskan Nasib Panwas dan KPU Makassar

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang terhadap komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, atas pengaduan yang diajukan oleh tim hukum pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), di Aula Sekretariat Bawaslu Sulsel, Selasa 7 Agustus 2018.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang terhadap komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, atas pengaduan yang diajukan oleh tim hukum pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), di Aula Sekretariat Bawaslu Sulsel, Selasa 7 Agustus 2018.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan pada hari Selasa 21 Agustus 2018. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad Dermawan Sutrisno.

“Besok, DKPP akan menggelar sidang pembacaan putusan di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin 14 Jakpus pada pukul 09.30 WIB,”ujar  Bernad dalam keterangan tertulisnya yang diterima Djournalist.com, Senin malam 20 Agustus 2018 .

DKPP telah mengundang para pihak sejak seminggu lalu. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 22 ayat 1 peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara yang berbunyi sekretariat menyampaikan panggilan sidang kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/ atau Terlapor paling singkat 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan persidangan.

“Selama sidang pembacaan putusan berlangsung, DKPP akan live streaming melalui fanpage FB DKPP dengan akun@medsosdkpp. Jadi, para pihak yang berhalangan hadir dapat menyaksikan secara langsung. Selain para pihak, masyarakat juga dapat turut menyaksikan langsung. Sidang ini terbuka untuk umum,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa media massa juga diperbolehkan untuk meliput jalannya sidang pembacaan putusan DKPP. Untuk sidang pembacaan putusan besok, DKPP akan memutus sebanyak dua puluh perkara, dengan rincian sebagai berikut :

No Nomor Registrasi Teradu
1. 100/DKPP-PKE-VII/2018 Panwas Kota Makasar
2. 149/DKPP-PKE-VII/2018 Panwas Kota Makassar
3. 101/DKPP-PKE-VII/2018 KPU Kota Makassar
4. 102/DKPP-PKE-VII/2018 KPU Kota Makassar
5. 106/DKPP-PKE-VII/2018 KPU Kota Makassar
6. 141/DKPP-PKE-VII/2018 KPU dan Panwas Kabupaten Mamberamo Tengah
7. 144/DKPP-PKE-VII/2018 Panwas Kecamatan Lais
8. 9/DKPP-PKE-VII/2018 KPU Kabupaten Alor
9. 132/DKPP-PKE-VII/2018 KPU Kabupaten Sampang
10. 121/DKPP-PKE-VII/2018 KPU Kab Raja Ampat
11. 114/DKPP-PKE-VII/2018 Panwas Kabupaten Tegal
12. 138/DKPP-PKE-VII/2018 KPU Kabupaten Puncak
13. 139/DKPP-PKE-VII/2018 KPU Kabupaten Puncak
14. 140/DKPP-PKE-VII/2018 KPU Kabupaten Puncak
15. 128/DKPP-PKE-VII/2018 KPU Kota Tanjung Pinang
16. 128/DKPP-PKE-VII/2018 Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Panwas Kabupaten Lanny Jaya dan KPU Kabupaten Lanny Jaya
17. 136/DKPP-PKE-VII/2018 Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya
18. 85/DKPP-PKE-VII/2018
Bawaslu Provinsi Kalteng, KPU dan Panwas Kota Palangkaraya
19. 146/DKPP-PKE-VII/2018 KIP dan Panwaslih Kota Subulussalam
20. 151/DKPP-PKE-VII/2018 KIP Kota Subulussalam