Kelompok Cipayung Makassar Minta Aparat Tegas Terkait Pelanggaran Kampanye

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Maraknya kampanye yang dilakukan sebelum jadwal yang ditentukan oleh KPU, menimbulkan keresahan di beberapa kalangan.

Pasalnya akibat kampanye tersebut menimbulkan banyak sekali perpecahan di beberapa daerah dan tak jarang pula yang melakukan penolakan terhadap aksi kampanye tersebut.

Slogan-slogan penerus dimunculkan, mulai dari #2019GantiPresiden hingga #2019TetapJokowi.

Hal inilah yang membuat beberapa organisasi kepemudaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Kota Makassar menggelar pers conference untuk menyampaikan beberapa pernyataan sikap dari kelompok Cipayung Kota Makassar.

Salah satu pernyataan yang diutarakan, berkaitan dengan deklarasi ganti presiden yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 12 Agustus 2018 lalu.

Sebagaimana yang diketahui bahwa penyelenggaraan aksi tersebut menuai banyak konflik mulai dari dukungan hingga larangan melakukan aksi.

“Kita ketahui bersama bahwa dalam gerakan deklarasi ini sebenarnya sudah ditolak oleh berbagai elemen atas dasar tidak memiliki izin keramaian. Tapi pelaksanaannya tetap dilakukan ditambah lagi banyaknya tokoh-tokoh yang berkeinginan merubah sistem negara kita menjadi sistem Khilafah,” kata ketua DPC GMNI Makassar, Didin Indra, Rabu 22 Agustus 2018.

kelompok Cipayung Kota Makassar juga menilai bahwa gerakan #2019GantiPresiden ini merupakan gerakan yang berpotensi memecah belah anak bangsa dan dapat menimbulkan kekacauan di berbagai daerah.

” Kita tahu bersama bahwa di Kota Makassar telah memakan korban dari masa deklarasi ganti presiden ini. Jadi kita adakan pertemuan ini sebagai bentuk mempertahankan kemajemukan bangsa dan sebagai bentuk solidaritas kami terhadap rekan kami di PMII Kota Makassar,” tambah Ketua PMII Kota Makassar, Ashari Bahar.

Dalam hal ini kelompok Cipayung Kota Makassar mengajukan 8 tuntutan atau pokok-pokok sikap yang menjadi dasar pergerakan penolakan deklarasi #2019GantiPresiden.

Diantaranya yaitu kelompok Cipayung Kota Makassar menolak segala bentuk tindakan represif terhadap aktivis dengan dalil apapun.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pihak berwenang dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar agar segera mengusut tuntas pelaku tindakan represif terhadap kader PMII Kota Makassar.

” Dalam hal ini kita juga mensupport dan mengawal proses hukum yang sedang berjalan terhadap kasus represif teman sesama aktivis. tentu kita juga akan minta penindakan secara tegas terhadap penanggung jawab kegiatan tersebut,” tambahnya.

Selain itu kelompok Cipayung Kota Makassar juga meminta kepada aktor politik agar tetap menjaga ritme pergerakan mereka dalam melakukan kampanye, agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. (***)