Toko Emas di Makassar Ini Ternyata Peroleh Emas dari Tambang Ilegal

Tersangka yang diamankan oleh Subdit V Tipidter Bareskrim Polri dan Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kamis, 13 September 2018. (foto: hardiansyah)

Tersangka yang diamankan oleh Subdit V Tipidter Bareskrim Polri dan Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kamis, 13 September 2018. (foto: hardiansyah)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Salah satu tersangka yang diamankan Subdit V Tipidter Bareskrim Polri terkait kasus penambangan emas ilegal merupakan pemilik toko emas di Makassar.

Adalah J (50), pemilik Toko Emas Bogor di Jalan Somba Opu, Makassar yang ditangkap.

Menurut Kasubdit V Tipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol S Putut Wicaksono menjelaskan bahwa hubungan antara J dan tersangka lainnya, D (49) merupakan rekan kerja yang membeli emas dari Timika.

“Tersangka D menampung, memanfaatkan hasil tambang berupa emas dari para pendulang emas tanpa izin di Timika, lalu dimurnikan dan J yang membelinya. Selain itu, J juga yang memodali D,” jelas Kombes Pol S Putut Wicaksono, saat menggelar jumpa pers di Mapolda Sulsel, Kamis, 13 September 2018.

Aktifitas yang dilakukan keduanya merugikan negara sebab tidak memiliki IUP, IUPK, dan izin. Terlebih, tambang rakyat di Timika tersebut juga ilegal.

“Untuk komodoti emas, pemerintah menerima pajak 3,75 % dari perkilo emas. Dan itu tidak dilakukan,” sambung Kombes Pol S Putut Wicaksono.

Kedua tersangka yang ditangkap pada 24 dan 25 Mei 2018 lalu ditahan di Bareskrim Polri, rencananya hari ini akan diserahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

“Kita akan lakukan tahap dua hari ini. Kita serahkan ke Kejati Sulsel bersama barang bukti,” sambung S Putut Wicaksono.

Sementara, untuk satu tersangka yang ditangkap oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel, A (45), saat ini wajib lapor lantaran mengajukan permohonan.

“Keluarganya sakit, jadi dia ajukan permohonan. Kita kenakan wajib lapor,” ujar Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Try Hanto Nugroho.

Untuk tersangka A, pihak Ditreskrimsus Polda Sulsel masih memenuhi petunjuk dari kejaksaan pasca dilakukan P19. Para tersangka dikanakan pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliyar. (**)