Komplotan Pengguna Bom Ikan Disikat di Kabupaten Sinjai

Sebanyak 18 orang diamankan Polres Sinjai bersama dengan bahan peledak yang akan digunakan untuk menangkap ikan, Kamis, 18 Oktober 2018.

Sebanyak 18 orang diamankan Polres Sinjai bersama dengan bahan peledak yang akan digunakan untuk menangkap ikan, Kamis, 18 Oktober 2018.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Sebanyak 18 orang diamankan Polres Sinjai bersama dengan bahan peledak yang akan digunakan untuk menangkap ikan, Kamis, 18 Oktober 2018. Adalah Anto yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 17 lainnya, yakni SK (53), WY (24), AR (21), JN (23), SF (32), RS (23), TK (25), SR (28), RM (25), US (51), OD (31), MY (32), UM (32), RK (25), SK (28), CD (28), dan HR (24), masih berstatus sebagai saksi.

Kapolres Sinjai, AKBP Ardiansyah menjelaskan mula terungkapnya penggunaan bom ikan tersebut. Di mana, anggota Polres Sinjai yang telah lama melakukan pengintaian di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai.

“Anggota melakukan pengintaian terhadap dua kapal nelayan, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa alat peledak serta menangkap para pelaku sesaat sebelum berangkat melakukan aksinya,” jelas AKBP Ardiansyah, saat melakukan jumpa pers di Mapolres Sinjai.

Baca Juga:

    Diketahui, pelaku merakit bahan-bahan peledak tersebut di Kabupaten Sinjai, dan rencananya akan digunakan untuk menangkap ikan di Perairan Maluku. Disebutkan pula, bahwa tersangka, yakni Anto, memang telah menjadi target pihak kepolisian.

    “Tersangka Anto memang menjadi target karena namanya sudah lama kami kantongi,” sambung AKBP Ardiansyah.

    Bersamaan dengan itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 25 batang detonator ukuran besar, 1 unit kapal motor nelayan ‘Winda Jaya’, 255 detonator ukuran kecil, 200 batang sumbu, 146 penutup botol karet, 7 dos korek kayu merk, 3 jergen pupuk merk Matahari, yang masing-masing berisi 35 liter, 2 gulung selang warna hijau, dan 23 buah botol kaca ukuran besar.

    Pelaku pun dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 atau Lembaran Negara nomor 78 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.