Tercatat 18 Kasus Mandek di Kejati Sulsel

Om Betel Lepas Ayam Potong di Kejaksan Tinggi Sulsel, Rabu, 31 Oktober 2018. (foto: hardiansyah).

Om Betel Lepas Ayam Potong di Kejaksan Tinggi Sulsel, Rabu, 31 Oktober 2018. (foto: hardiansyah).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Om Betel Law Investigation bersama Forum Mahasiswa Sulawesi Selatan berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Rabu, 31 Oktober 2018.

Hal tersebut dilakukan untuk meminta Kejati Sulsel menyelesaikan kasus-kasus mandek yang tengah ditangani.

Koordinator Lapangan, Rahmat H Amru, menyebutkan bahwa ada 18 kasus yang tercatat tengah ditangani Kejati Sulsel yang tidak terlihat progresnya.

Dua yang paling mencolok adalah kasus sewa lahan negara di Buloa, dengan tersangka Soedirjo Aliman alias Jen Tang dan kasus pengadaan Alkes Kabupaten Pangkep dengan tersangka Susanto Cahyadi, tapi di SP3.

“Jen Tang yang menjadi buron atau DPO masih berkeliaran bebas di Indonesia. Ini menggambarkan bobrok hukum negeri ini. Juga kasus Alkes Pangkep yang di SP3 dengan alasan kerugian negara sudah dikembalikan. Ini sangat memalukan,” ungkap Rahmat H Amru.

Selain itu, untuk mempertegas bobroknya Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam menangani kasus para demonstran pun melepaskan ayam potong.

Ayam potong berjenis kelamin betina tersebut sengaja dilepas sebagi bentuk protes bahwa Kejati Sulsel mirip dengan ayam potong betina tersebut.

“Ini ayam penakut, ayam potong betina,” jelas Om Betel.

Selain dua tuntutan tersebut, 16 kasus mandek yanng disebutkan adalah:
1. Kasus mobil Toko Moko di Pemprov Sulsel
2. Kasus rekening gendut Bupati Pinrang
3. Kasus Bandara Bulukunyi Toraja
4. Kasus Masjid Agung Maros
5. Kasus Revutalisasi Pabrik Gula di Takalar
6. Kasus bansos Takalar
7. Kasus pembangunan Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar
8. Kasus Alkes RS Haji
9. Kasus Damkar Kota Makassar
10. Kasus Penagangam Longsor di Balai Jalan Nasional PPK Wahida Tanto
11. Kasus pekerjaan bronjong Bulu Cendrana di PU Jeneberang PPK Jalal
12. Kasus pekerjan bronjong Sungai Saddang di PU Jeneberang PPK Jalal
13. Kasus pekerjaan jalan Makale – Palopo di Balai Jalan Nasional PPK Wahida Tanto
14. Kasus pengerjaan bendungan Tabo-tabo di PU Jeneberang PPK Jalal
15. Kasus pekerjaan irigasi bayang-bayang di PU Jeneberang PPK Jalal
16. Kasus dana reses 50 anggota DPRD Kota Makassar.

“Kalau tidak mampu menangani kasus tersebut, sebaiknya Kajati mundur saja dari jabatannya,” pungkas Om Betel.(**)