Polda Sulsel Akan Dengarkan “Nyanyian” PPK dan PPS se-Kota Makassar Terkait Dana Hibah Pilwalkot Makassar

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani. (foto: hardiansyah)

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani. (foto: hardiansyah)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Ditreskrimsus Polda Sulsel kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap Komisioner KPU Makassar, Kamis, 1 November 2018. Adalah Komisioner KPU Makassar Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Andi Saifuddin.

Pemeriksaan Komisioner KPU Makassar tersebut masih seputaran dana hibah Pemkot Makassar ke KPU Kota Makassar untuk pelaksanaan Pilwalkot 2018 sebesar Rp. 60 M.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani menjelaskan, bahwa Andi Saifuddin menjelaskan bahwa dana Rp 60 Miliar tersebut berasal dari APBD 2017, yang total pencairannya terbagi atas dua tahap, pertama Rp. 16.675.000.000, tahun anggaran 2017 dan tahap kedua Rp 43.325.000.000 tahun anggaran 2018.

“Menurutnya (Andi Saifuddin) pencairan tersebut telah sesuai dengan MoU Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Ketua KPU Makassar, Syarif Amier. Dana itu dicairkan melalui rekening Bank Sulselbar atas nama KPU Makassar,” jelas Kombes Pol Dicky Sondani saat ditemui salah satu warkop di bilangan Urip Sumoharjo, Kamis, 1 November 2018.

Lebih lanjut, Kombes Pol Dicky Sondani menyebutkan adanya dugaan penyelewengan dana hibah tersebut terendus ketika adanya laporan dari sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang menyebutkan tidak adanya dana tersebut sampai di tangannya.

“Katanya harusnya ada yang diterima, tapi ada yang tidaj menerima, yang itulah yang akan kita dalami. PPK dan PPS akan kita periksa juga. Kan distribusi keuangan itu jelas,” sambungnya.

Sejauh ini, Ditreskrimsus Polda Sulsel baru memeriksa dua orang Komisioner KPU Makassar, yakni Wahid Hasyim Lukman dan Andi Saifuddin. Namun, Kombes Pol Dicky Sondani menambahkan bahwa seluruh Komisioner KPU Makassar akan diperiksa.

“Terkait dana hibah ini pasti diketahui oleh semua Komisoner KPU Makassar. Kita akan periksa semua,” pungkas mantan Dir Sabhara Polda Kepri tersebut.