Perjokian CPNS di Makassar Melibatkan Orang Dalam

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, bersama Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Wirdhanto Hadicaksono memengang barang bukti kasus joki CPNS di Mapolrestabes Makassar, Kamis, 8 November 2018. (foto: hardiansyah)

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, bersama Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Wirdhanto Hadicaksono memengang barang bukti kasus joki CPNS di Mapolrestabes Makassar, Kamis, 8 November 2018. (foto: hardiansyah)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Pihak kepolisian saat ini masih memburu 7 sindikat kerja joki CPNS di Makassar.

Pasca tertangkapnya 2 orang yang berperan sebagai pencetak kartu ujian palsu, pihak kepolisian menemukan fakta baru. Dari 8 orang yang telah diamankan, beberapa diantaranya sudah ada yang “bernyayi”.

Disebutkan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, bahwa jaringan sindikat kerja joki CPNS ini cukup masif dan sistematis.

“Dua orang yang diamankan hari ini mengaku dapat Rp75 juta dan itu katanya dibagi 3 dengan broker dan joki,” sebut Kombes Pol Dicky Sondani, saat merilis tangkapan dua sindikat kerja joki CPNS di Mapolrestabes Makassar, Kamis, 8 November 2018.

Disebutkan pula, bahwa ada beberapa penyedia jasa joki yang ada. Meski pun bukanlah satu jaringan utuh, antara para penyedia jasa joki yang satu dengan yang lainnya acap melakukan komunikasi. Karena, 4 joki CPNS yang telah ditangkap, memilih penyedia masing-masing.

“Katanya salah satu dari mereka, joki ini bukan cuma ada di Makassar, ini tersebar di seluruh Indonesia. Inikan awalnya para peserta bimbel, setelah ditawari dan cocok dicarikanlah joki, makanya ada joki yang bukan dari Makassar,” sambung Kombes Pol Dicky Sondani.

Bahkan, sambung Kombes Pol Dicky Sondani, joki asal Yogyakarta tersebut mengaku telah pernah meloloskan salah seorang peserta menjadi PNS.

“Artinya dia dua kali ke Makassar, tapi ditanya siapa dia pura-pura lupa. Kita akan gali secara mendalam,” ungkap perwira tiga bunga melati tersebut.

Selain itu, ada beberapa tersangka yang menyebutkan bahwa adanya keterlibatan “orang dalam” cukup membantu kelancaran kerja para joki CPNS.

Meski demikian, pihak kepolisian menyebutkan hal tersebut susah dibuktikan lantaran cuma melalui via sambungan telepon.

Ketika ditanya terkait “orang dalam” yang dimaksud adalah panitia penyelenggara CPNS, Kombes Pol Dicky Sondani enggan membeberkan lebih lanjut. Keterlibatan orang dalam diyakini ada, sebagaimana nyanyian para tersangka yang sudah diamankan.

“(Penyelenggara) kira-kira demikian. Kita akan gali secara mendalam,” ungkap mantan Dir Sabhara Polda Kepri tersebut.

Untuk para joki, perantara, dan pengguna jasa joki dikenakan pasal 236 ayat 1 dan 2 juncto pasal 55 KUHP terkait pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu dan turut serta melakukan kejahatan dengan ancaman kurungan paling lama 6 tahun. (**)