Diduga Tak Lunasi Pengadaan Barang Electronik, Sekretaris KPU Makassar Terancam di Polisikan

Sekretaris KPU Makassar Sabri Sulaeman

Sekretaris KPU Makassar Sabri Sulaeman.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Sekretaris KPU Kota Makassar, Sabri, terancam akan dilaporkan secara pidana oleh salah satu perusahaan pengadaan barang dan jasa, PT. Airmas Pantero Tekhnologi. “Kami sudah menyiapkan barang buktinya bila Pak Sabri tidak bertanggung jawab untuk membayar semua pengadaan barang elektronik, kata Kuasa Direksi PT. Airmas Pantero Tekhnologi, Poltak David Aditiya,  Selasa 27 November 2018.

Menurut dia, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) KPU Kota Makassar yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabri, nilai pengadaan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pemilihan wali kota dan wakil walikota Makassar 2018, mencapai sebanyak Rp368.998.900, yang terdiri atas 10 unit laptop, 6 unit printer, 5 unit memory external, 1 unit server, dan 10 unit desktop.

SPK ini tertanggal 27 Maret 2018 dan kami sudah melakukan delivery order pada tanggal 2 April 2018, barang-barang itu sudah ada di KPU Makassar, namun hingga saat ini, Pak Sabri enggan untuk menyelesaikan pembayarannya, ungkap David seraya menegaskan bahwa pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Lebih lanjut David menegaskan bahwa pihaknya juga telah mengkomunikasikan masalah ini kepada KPU Provinsi Sulsel dan Kota Makassar agar bisa diselesaikan secepatnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Makassar, Rahma Saiyed menegaskan bila pihaknya telah menginstruksikan Sabri untuk membayar semua itu.”Melalui rapat pleno, kita telah menginstruksikan Pak Sabri untuk menyegerakan pembayaran tersebut sebab anggarannya khan sudah ada dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk keperluan Pilwali Makassar 2018”, jelas Rahma dalam keterangan tertulisnya yang diterima Djournalist.com.  Seraya menambahkan bahwa plt. Sekretaris KPU Sulsel pun telah memerintahkan Sabri untuk menyelesiakan pembayaran tersebut paling lambat tanggal 19 November 2018, namun sampai saat ini belum terealisasi.

Dia juga menuturkan bila saat ini, perusahaan tersebut kesulitan untuk melakukan penagihan karena Sabri belum menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang. “Berita Acara itu sudah dibuat, tinggal ditandatangani oleh beliau karena dalam perjanjian, penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan berita acara serah terima,”katanya.