Mantan Komisioner KPU di Sulsel Deklarasi JaDi

Lembaga pemerhati kepemiluan, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulsel menggelar deklarasi di Hotel Pesonna, Makassar, Ahad 9 Desember 2018.

Lembaga pemerhati kepemiluan, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulsel menggelar deklarasi di Hotel Pesonna, Makassar, Ahad 9 Desember 2018.

MAKASSAR,DJOURNALIST.cm  –  Lembaga pemerhati kepemiluan, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sulsel menggelar deklarasi di Hotel Pesonna, Makassar, Ahad  9 Desember 2018.

Deklarasi ini dihadiri sejumlah anggota JaDi Sulsel yang mayoritas merupakan mantan anggota KPU baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota di Sulsel.

Mantan komisioner KPU tingkat provinsi yang hadir yakni Mardiana Rusli, Iqbal Latief, Khaerul Manan, dan Mappinawang. Selain itu, sejumlah mantan komisioner tingkat Kabupaten/Kota juga hadir dalam acara tersebut.

Baca Juga:

    Ketua JaDi Sulsel Mardiana Rusli mengatakan organisasi pemerhati pemilu ini merupakan poros tengah antara lembaga KPU dan Bawaslu serta menjembatani masyarakat yang konsen pada penguatan kapasitas penyelenggara pemilu.

    “Ini hari kita berbicara soal politik identitas yang sesungguhnya kita juga resah dengan keadaan dan proses seleksi yang ada. Karena penguatan kapasistasnya diabaikan sementara dikuatkan politik identitasnya,” kata Mardiana usai menggelar diskusi dan deklarasi.

    Olehnya itu, ia berharap JaDi Sulsel akan mengambil ruang untuk mengisi kapasitas khususnya bagi penyelenggara pemilu selain sisi teknisnya. Serta soal integritas dan independensi dalam aspek-aspek tertentu.

    “Kedepannya selain konsen pada penyelenggara, kami juga ingin melakukan suatu kegiatan berbasis masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk melek politik dan pemilu. Karena dari hasil pantauan kami dalam sebulan ini masyarakat tidak begitu memahami karakteristik tentang regulasi yang baru misalnya surat suara dan kategori sanksi,” ujarnya.

    Menghadapi Pemilu 2019, Kata dia, JaDi Sulsel akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan kertas surat suara dan pemilih yang pindah domisili dan soal politik uang yang selama ini masih menjadi momok di setiap momentum politik.

    Usai menggelar diskusi JaDi Sulsel juga melakukan penandatangan MoU dengan Bawaslu yang diwakili oleh komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad.

    Menurut Ana sapaan akrab Mardiana Rusli penandatangan MoU ini sebagai penguatan bahwa JaDi Sulsel telah membangun kerjasama intensif dengan Bawaslu.

    “Kami dari JaDi mencoba penjajakan untuk terlibat dalam proses termasuk pelatihan saksi,” tuturnya.

    Lembaga ini sendiri didominasi oleh penyelenggara pemilu dan telah terbentuk mulai dari pusat hingga sejumlah provinsi di Indonesia.