Komisioner KPU Soppeng Non Aktif Bantah Jadi Pengurus Parpol

Komisioner KPU Soppeng non aktif, Andi Sri Wulandani saat menjalani sidang DKPP di Kantor Bwaslu Sulsel.

Komisioner KPU Soppeng non aktif, Andi Sri Wulandani saat menjalani sidang DKPP di Kantor Bwaslu Sulsel.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Komisioner KPU Soppeng non aktif, Andi Sri Wulandani membantah menjadi bagian dari pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sulsel dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2014 lalu.

“Hari ini saya telah menjalani sidang DKPP dengan pengadu Ketua KPU Sulawesi Selatan atas materi aduan bahwa saya pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia Sulawesi selatan pada pemilihan legislatif April 2014 yang mana ini dikatakan melanggar Pasal 21 ayat i UU No.7 Tahun 2017 : mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon,”ujar Andi melalui pesan WhatsApp, Jumat 21 Desember 2018.

Bahwa terkait hal itu, Andi mengatakan telah haknya untuk membela diri di hadapan DKPP sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 38 ayat 2

Baca Juga:

    Menurutnya keikutsertaannya menjadi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu tahun 2014 lalu karena diminta untuk memenuhi kuota 30%. Keterwakilan perempuan pada PKPI Sulawesi Selatan tanpa pernah terlibat aktif dalam tahapan kampanye dan tidak pernah menjadi pengurus pada PKPI Sulawesi Selatan.

    “Saya hanya menandatangani surat-surat pernyataan atas permintaan DPP PKPI Sulawesi Selatan untuk kelengkapan administratif calon anggota DPRD Sulawesi Selatan. Pernyataan untuk menjadi calon anggota DPRD tersebut tidak seketika menjadi pernyataan untuk menjadi anggota partai politik atau formulir menjadi anggota partai politik,”katanya.

    Ia menambahkan, bahwa menjadi calon anggota legislatif adalah pelaksanaan hak Politik Warga Negara yang dijamin oleh konstitusi untuk dipilih dan memilih pada pemilihan umum. Sedangkan syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak menyebutkan adanya larangan menjadi calon anggota legislatif.

    “Bahwa saya sebagai warga negara tidak boleh dihukum karena saya tidak partisan. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa saya tidak partisan adalah karena tidak pernah terlibat menjadi Pengurus pada PKPI maupun DPP PKPI Sulawesi Selatan dan tidak pernah terlibat dalam rapat-rapat, pelatihan kader partai dan sosialisasi partai tersebut,”tutur Andi.

    Adapun namanya ada dalam dokumen pencalonan keliru, itu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pencermatan dan upaya perbaikan data. Padahal setiap caleg memiliki hak memperbaiki data-data mereka. Ini membuktikan bahwa ia hanyalah pelengkap administrasi semata dan tidak mengikuti perkembangan selanjutnya proses tahapan pencalegan tersebut.

    Lebih lanjut Andi menuturkan, selama empat bulan di KPU Soppeng dan dipercayakan memimpin KPU Soppeng oleh kawan-kawan komisioner, ia telah berusaha sekuat tenaga mendedikasikan segenap waktu, jiwa dan raga untuk menyelesaikan tugas-tugas penyelenggaraan kepemiluan sesuai regulasi yang diamanahkan kepadanya.

    Menanggapi hal ini, Komisioner DKPP, Idha Budhiati mengungkapkan sisa menunggu putusan dalam waktu dekat.Karena bukti sudah cukup.