Kasus 57 Kontainer Kayu Ilegal Harus Diproses Tuntas

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan mengapresiasi penyitaan 57 kontainer Kayu Merbau dari Papua di Pelabuhan Makassar oleh Satgas Gabungan Pemberantasan Illegal Logging, Selasa kemarin 8 Januari 2019.

JPIK Sulsel berharap dan mendukung kasus kayu ilegal yang diduga hasil pembalakan liar (illegal logging) di Papua ini diproses hukum sampai tuntas.

”Pertama, untuk membuktikan keseriusan komitmen parapihak, dan bahwa pemerintah tidak main-main memberantas illegal logging. Kedua, agar meyakinkan kepada masyarakat bahwa penegakkan hukum dalam kasus kehutanan tidak setengah-setengah. Ketiga, agar memberi efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum,” ujar Focal Point JPIK Sulawesi Selatan, Mustam Arif dalam keterangan tertulisnya yang diterima Djournalist.com, Rabu 9 Januari 2019.

Baca Juga:

    JPIK Sulawesi Selatan menilai kasus penyitaan kayu ilegal ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini momentum yang baik karena menandakan keseriusan parapihak bersinergi kewenangan.

    Namun, ini kemudian sangat ditentukan oleh hasil akhir dari proses hukum yang transparan kepada masyarakat. Agar bisa menepis apriori masyarakat bahwa kasus-kasus illegal logging kebanyakan hanya sampai pada penangkapan kemudian ”menguap” atau tidak jelas penyelesaiannya.

    Mustam menduga ada ‘benang merah’ antara kasus serupa di Surabaya, awal Desember 2018 lalu, yakni petugas gabungan juga menyita 40 kontainer Kayu Merbau dari Papua di Pelabuhan Tanjung Perak. Kayu ilegal yang diamankan di Pelabuhan Makassar juga tujuannya ke Surabaya.

    Jadi menurut Mustam, ada indikasi kasus di Makassar dan Surabaya adalah satu rangkaian yang dilakukan oleh aktor atau jaringan yang sama.

    Mustam menilai penyebab utama masih maraknya praktik illegal logging, karena selama ini penegakan hukum (law enforcement) untuk kejahatan kehutanan belum tegas. Tidak tuntas. Selain belum serius, juga karena ada kendala batas-batas kewenangan, yang kemudian kondisi ini sangat berpotensi mendorong penyalahgunaan kewenangan.

    Karena itu penegakkan hukum untuk kasus-kasus kejahatan kehutanan tidak bisa dilaksanakan secara pasrsial. Harus bersama-sama dalam sinergi kewenangan dan aturan-aturan.

    ”Karena itu kami sangat menghargai dan mendukung adanya Satgas Pemberantasan Illegal Logging yang multipihak ini dengan capaian yang sudah ada. Ini langkah strategis, yang patut didorong bersama. Namun kita berharap penyelesaian kasusnya tidak berlarut-larut dan kemudian tidak jelas,”tutur Mustam.

    Lebih jauh, JPIK Sulsel menilai masih maraknya kasus illagal logging ditandai dengan rangkaian kasus di akhir tahun lalu dan awal tahu ini, juga merupakan ironi bagi implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diimplementasikan pemerintah sejak 2010.

    Dengan SVLK, Indonesia bisa memperoleh predikat negara pertama yang meraih Lisensi FLEGT (Forest Low Enforcement and Governance Trade) mekanisme perbaikan tata kelola perdagangan bidang kehutanan dengan Uni Eropa. Dengan lisensi ini, kayu legal dari Indonesia memperoleh prioritas impor di negara-negara Uni Eropa.

    ”Tetapi di lapangan, sering terjadi kejahatan illegal logging justru menyiasati celah-celah kelemahan SVLK. Misalnya, hasil pembalakan liar atau bermasalah, bisa disiasati dengan melalui mekanisme legal, salah satunya melalui penyalahgunaan Tempat Penampungan Terdaftar. Kemudian, dengan surat keterangan atau barcode yang aspal alias asli tapi palsu. Paling ekstrim, para cukong kayu dan jaringannya nekat menanggung risiko mengirim kayu secara ilegal dengan hitungan-hitungan untung rugi,” ungkap Mustam yang juga Direktur Perkumpulan JURnaL Celebes ini.

    Dari pengalaman pemantauan JPIK Sulawesi Selatan dan JPIK di provinsi-provinsi lain, jelas Mustam, jalur utama distribusi kayu dari Indonesia Timur dan Kalimantan lewat transit dan tujuan di Makassar dan Surabaya. Hal ini karena di Makassar dan Surabaya terdapat industri besar pengolahan kayu untuk ekspor maupun konsumsi lokal. (***)