DKPP Berhentikan Komisioner KPU Soppeng

Komisioner KPU Soppeng non aktif, Andi Sri Wulandani saat menjalani sidang DKPP di Kantor Bwaslu Sulsel.

Komisioner KPU Soppeng non aktif, Andi Sri Wulandani saat menjalani sidang DKPP di Kantor Bwaslu Sulsel.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu malam 16 Januari 2019, memutuskan memberhentikan Komisioner KPU Soppeng nonaktif, Andi Sri Wulandani.

“Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Andi Sri  Wulandari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sejak putusan dibacakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk  melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan,”ujar Ketua DKPP Harjono seperti yang dikutip dalam laman website dkpp.go.id.

Selain KPU Soppeng, DKPP pun memutuskan 24 perkara lainnya. Diantaranya Bawaslu Kota Parepare.

Rapat pleno putusan itu dimulai pukul 16.25 dan selesai pukul 21.30 WIB. Dilakukan oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua, merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati,Hasyim Asy’ari, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai anggota, dalam sidang kode etik.

Diketahui, Andi Sri Wulandani di laporkan ke Bawaslu oleh Ketua KPU Sulawesi Selatan, Misna M.Attas karena menjadi bagian dari pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sulsel dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2014 lalu.

Adapun Andi Sri Wulandani dikonfirmasi menghormati keputusan DKPP ini. Karena
ia juga telah menjalankan mekanisme pembelaan diri yang sesuai UU Pemilu No.7 Tahun 2017.

“Mengenai hasilnya, DKPP telah memutuskan pemberhentian tetap untuk saya baik selaku ketua maupun anggota KPU Kabupaten Soppeng.Tentunya, saya harus terus optimis melangkah menuju kehidupan yang lebih baik lagi,”katanya, Kamis 17 Januari 2019.

Sementara Ketua KPU Sulawesi Selatan, Misna M.Attas mengatakan akan menindaklanjuti keputusan dari DKPP. Tapi  yang mengangkat dan memberhentikan adalah KPU RI.