Diduga Kampanyekan Jokowi di Hari Kerja, Ini Komentar Danny Pomanto di Bawaslu Makassar

Wali Kota Danny Pomanto seusai menjalani pemeriksaan di Bawaslu Sulsel.

Wali Kota Danny Pomanto seusai menjalani pemeriksaan di Bawaslu Sulsel.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kota Makassar segara melakukan proses dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah terkait mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi-Ma’ruf Amin di hari kerja.

Diketahui Laporan tersebut masuk ke Bawaslu Sulsel yang dilakukan Panglima Relawan Pemenangan Prabowo-Sandi (PAS 08) Wilayah Sulsel, Ryan Latief dengan melaporkan tiga kepala daerah yakni Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdani Pamanto dan Wali Kota Palopo Judas Amir yang diduga melakukan pelanggaran kampanye ke Bawaslu Sulsel, beberapa waktu lalu.

Namun kejadianya tersebut terjadi di Makassar maka Bawalsu Sulsel melimpahkan ke Bawaslu Makassar.

“Kita terima pelimpahan tersebut tanggal 11 dan ini sudah kita proses,” kata ketua Bawaslu Makassar, Nursari saat ditemui di kantornya, Jalan Angrek, Kamis 17 Januari 2019.

Namun untuk saat ini dia belum menggundang terlapor, baik itu Wali Kota Makassar, Danny Pamanto yang menyepatkan diri hadir di kantor Bawaslu Makassar. “Kita belum undang. Karena kita hanya fokus untuk saksi-saksi,” katanya.

Dalam pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut, kata Nursari ada dua pokok, mulai dari keterlibatan pejabat atau kepala daerah yang mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden dan penggunaan fasilias negara.

“Kalau pelapor dan saksi kita mutlak untuk merahasiakan namanya. Kemungikan besok (hari ini) kita akan mulai,(mintai keterangan,” katanya.

Nursari menyebutkan jika sudah lengkap alat bukti atau pembutikan baru dilakukan pemanggilan kepada terlapor. Jika tidak memenuhi syarat dipastikan tidak bisa dilanjutkan pemanggilan kepada terlapor.

Sementara itu, Danny menyebutkan jika penggunakan fasilitas negara dilakukan saat Jokowi datang ke Makassar itu hari Ahad dimana bukan masa kerja dan itu sudah diatur dalam aturan kepala daerah yang mendukung salah satu kandidat bisa berkampanye saat hari libur tanpa mengambil cuti.

“Apa yang dilaporkan tidak benar. Pertama di CCC itu hari minggu. Kedua falislitas negara (CCC) saya menyewa CCC resmi ada kwitansinya. Sebelumnya ada agenda partai,” kata Danny usia melakukan pertemuan dengan komisoner Bawaslu Makassar.

Orang nomor satu di Makassar ini menyebutkan jika sejauh ini juga lebih banyak menggunakan fasilatias pribadi ketimbang fasilitas negera. Dimana kata dia sejak menjadi walikota Makassar lebih banyak tinggal di rumah pribadi dibanding rumah jabatan. Begipulan kendaraan.

“Saya lebih banyak menggunakan mobil sendiri. Makanan di rumah ongkos sendiri. Saya bukan penikmat fasilitas negara apalagi kalau politik,” jelas Danny.