Bawaslu Makassar Periksa Nurdin Abdullah Terkait Kampanyekan Jokowi

Gubenur Nurdin Abdullah.

Gubenur Nurdin Abdullah.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com   –  Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Makassar untuk memberikan keterangan terkait dugaan kampanye terselubung. Kejadian itu berlangsung saat NA menghadiri pelantikan relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada tanggal 24 November lalu di Hotel Claro Makassar.

“Tadi pagi sekitar pukul 09.00 WITA memenuhi panggilan kami untuk mengklarifikasi apa yang telah dilakukannya,”ujar Ketua Bawaslu Makassar, Nursari ketika dihubungi Djournalist.com, Jumat 25 Januari 2019 malam.

Pemeriksaan terhadap NA, kata dia berlangsung selama satu jam lamanya. Kemudian NA melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Jeneponto untuk melakukan pemantuan terhadap korban banjir di daerah itu.

“Pada dasarnya pak NA membantah. Tapi kan kami punya sumber lain. Berupa foto dan saksi. Saksi yang sudah kami periksa sebanyak lima orang,”katanya.

Sedangkan Wali Kota Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto lanjut Nursari, belum sempat hadir hari ini. Olehnya itu Bawaslu Makassar akan mengundangnya lagi untuk dilakukan pemeriksaan.

Lebih lanjut Nursari mengatakan, putusan dua kepala daerah ini memenuhi unsur atau tidak dugaan pelanggaran pemilu akan diketahui pada Kamis 31 Januari 2019 pekan depan.

“Kami kan punya waktu 14 hari kerja. Sejak laporan ini kami terima,”katanya.

Gubernur Nurdin Abdullah mengaku siap menghadapi laporan kubu Panglima Relawan Pemenangan Prabowo-Sandi (PAS 08) Wilayah Sulsel, Ryan Latief di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar. Karena menurut dia, apa yang dilakukan sudah sesuai aturan.

“Kalau Bawaslu bermaksud meminta keterangan saya. Saya siap mengklarifikasi,”ujar Nurdin Abdullah di DPRD Sulawesi Selatan, Jumat 18 Januari 2019 lalu.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu membantah telah menggunakan fasilitas negara dalam mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pelantikan relawan pasangan ini pada tanggal 24 November lalu di Hotel Claro Makassar.

“Jadi apa yang saya ingin lakukan, sudah saya sampaikan ke Bawaslu Makassar. Apakah ini boleh atau tidak. Dan saya pun tidak menggunakan fasilitas negara seperti yang ditudingkan kubu Prabowo,”katanya.

Diketahui, Ryan Latief melaporkan empat kepala daerah di Sulawesi Selatan pada hari Kamis 10 Januari 2019 lalu ke Bawaslu Sulsel. Belakangan laporan itu dilimpahkan ke Bawaslu Makassar karena kasusnya ada diwilayah Makassar. Empat kepala daerah itu yakni Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan), Mohamad Ramdhan Pomanto (Wali Kota Makassar), Judas Amir (Wali Kota Palopo), dan Basmin Mattayang (Bupati Luwu).

Dalam laporannya, Ryan menduga mereka melakukan pelanggaran penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Adapun poin-poinya diantaranya menggunakan fasilitas negara dalam kampanye di waktu hari kerja, menggunakan simbol, dan seragam calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma’ruf.