Bawaslu Makassar Periksa Danny Pomanto Terkait Gunakan Fasilitas Negara Kampanyekan Jokowi

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto seusai menjalani pemeriksaan di kantor Bawaslu Makasar.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto seusai menjalani pemeriksaan di kantor Bawaslu Makassar.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Setelah Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, giliran Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan menggunakan fasilitas negara pada saat pelantikan relawan pasangan Jokowi-Ma’ruf pada tanggal 24 November dan silaturahmi akbar relawan Jokowi pada tanggal 22 Desember 2018 lalu di Hotel Claro Makassar dan di Celebes Convention Center (CCC).

Danny diperiksa di Kantor Bawaslu Makassar selama satu jam lamanya. Dari pukul 13.30 WITA hingga 14.30 WITA. Mengenakan seragam PNS.

“Ada 30 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Dan saya sudah jawab kecurigaan aduan itu,”ujar Danny Pomanto kepada awak media, Senin 28 Januari 2019.

Misalnya tudingan bahwa ia menggunakan fasilitas negara pada saat silaturahmi akbar relawan Jokowi di CCC. Danny mengungkapkan, dalam kegiatan itu ia merogoh kocek uang pribadinya. Untuk menggunakan gedung milik Pemprov Sulsel itu. Mulai dari makanan, sewa gedung, hingga tim.

“Awalnya kegiatan itu untuk kegiatan launching Aura (anak saya) yang maju di pileg dari Partai NasDem. Tetapi karena harinya bersamaan dengan kedatangan pak Jokowi sehingga dialihkan untuk melakukan silaturahmi akbar relawan. Ada kok bukti kwitansinya,”katanya.

Sedangkan di Hotel Claro, bagi dia tak ada masalah. Karena kegiatan itu digelar ketika waktu libur. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bahwa kepala daerah boleh melakukan kegiatan politik pada sat bukan di hari kerja.

“Kalau di Hotel Claro kan, TKN yang ngundang.Tapi rumusnya begini. Sabtu-Minggu tak ada masalah. Tidak perlu izin. Nah, itu hari kan kegiatan hari Minggu,”ucapnya.

Adapun Ketua Bawaslu Makassar, Nursanti mengatakan, pemeriksaan terhadap Danny Pomanto karena relawan PAS08, Ryan Latief melaporkan dua hal. Yakni penggunaan fasilitas negara dan izin cuti.

“Kami tanya dua hal itu. Tapi kami masih punya dua hari. Dua hari ini akan kami detailkan terkait laporan sudah kami terima. Inikan dugaannya pidana, pembahasan apakah dinaikkan ke lidik atau tidak.

Diketahui, Ryan Latief melaporkan empat kepala daerah di Sulawesi Selatan pada hari Kamis 10 Januari 2019 lalu ke Bawaslu Sulsel. Belakangan laporan itu dilimpahkan ke Bawaslu Makassar karena kasusnya ada diwilayah Makassar. Empat kepala daerah itu yakni Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan), Mohamad Ramdhan Pomanto (Wali Kota Makassar), Judas Amir (Wali Kota Palopo), dan Basmin Mattayang (Bupati Luwu).

Dalam laporannya, Ryan menduga mereka melakukan pelanggaran penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Adapun poin-poinya diantaranya menggunakan fasilitas negara dalam kampanye di waktu hari kerja, menggunakan simbol, dan seragam calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma’ruf.