Ryan Latief Kecewa Putusan Bawaslu Makassar

Panglima PAS08 Sulsel Ryan Latief bersama Cawapres Sandiaga Uno.

Panglima PAS08 Sulsel Ryan Latief bersama Cawapres Sandiaga Uno.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Pasca keluarnya putusan Gakumdu Makassar terhadap tiga kepala daerah yang tidak terbukti melakukan kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, Panglima Relawan Pemenangan Prabowo-Sandi (PAS 08) Wilayah Sulsel, Ryan Latief merasa kecewa. Sebab ia merasa laporannya itu memenuhi unsur untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

“Semenjak laporan Ini dimpahkan ke Bawaslu Makassar dari Bawaslu Sulsel kami sudah agak meragukan keseriusan Bawaslu,”ujar Ryan melalui pesan whatsApp, Jumat 1 Februari 2019..

Harusnya kata dia, Bawaslu melakukan penyidikan bukan secara formalmalitas saja memanggil saksi dan terlapor. “Dari awal kami sudah duga seperti ini Hasilnya,”katanya.

Namun demikian, Ryan menambahkan akan evaluasi untuk tetap meningkatkankan ke level selanjutnya sebab yang dihadapi saat ini adalah Kekuasaan. “Masyarakat sudah cerdas dan kami tetap menghormati Keputusan Bawaslu,”jelasnya.

Sebelumnya, tiga kepala daerah di Sulawesi Selatan yaitu Gubernur Nurdin Abdullah, Wali Kota Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto, dan Wali Kota Judas Amir.

“Hasil rapat Gakumdu semalam laporan dari tim relawan PAS08, Ryan Latief tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke tahap sidik,”ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu Makassar, Nursari.

Alasannya, dari dua hal yang dilaporkan oleh pengadu, yaitu penggunaan fasilitas pemerintah dan pejabat tanpa izin cuti kerja dalam menghadiri kegiatan relawan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin tidak memenuhi syarat dalam dugaan pelanggaran pemilu.

“Fasilitas pemerintah yang berada di Celebes Convention Center ternyata disewa oleh anggota pak Danny. Ada bukti kwitansinya. Sedangkan pejabat tanpa izin dalam kegiatan pelantikan relawan Jokowi berada di hari libur. Yaitu sabtu dan minggu. Sehingga memang tak perlu izin dalam melakukan kegiatan politik bagi pejabat daerah,”katanya.

Nursari menambahkan, dari tiga kepala daerah yang dilaporkan itu, hanya Judas Amir yang belum diperiksa. Namun demikian, Gakumdu tidak mempersoalkan karena aduannya sama.