Empat Petani Asal Gowa Terancam Denda Rp10 Miliar

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Empat petani di Gowa harus mempertanggung jawabkan kelakuannya. Mereka tertangkap saat melakukan aksi perambahan hutan di Jalan Poros Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabioaten Gowa. Karena kelakuannya, mereka terancam pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga mengatakan kejadian tersebut berawal dari informasi warga terkait adanya penebangan hutan.

“Lalu kapolsek dan kepala desa mendatangi TKP dan menanyakan tentang penebangan pohon kepada warga yang melintas. Warga menjelaskan bahwa pelaku penebangan pohon adalah masyarakat Matekko,” kata Shinto, Sabtu 2 Januaruli 2019.

Polisi kemudian bergegas dan melakukan penyelidikan di desa Matteko kepada warga yang memiliki mesin pemotong kayu. Dalam penyelidikan, polisi menemukan petunjuk kepada 6 terduga pelaku

“Saat dilakukan Lidik dgn sasaran pemilik Mesin Chain Saw yang ada di kampung Matekko didapatkan 6 indentitas terduga pelaku,” lanjut Shinto

Setelah melakukan pengembangan, enam orang yang sebelumnya menjadi saksi tersebut kemudian dinaikan statusnya menjadi tersangka.

Kemudian polisi melakukan olah TKP dan berkoordinasi dengan KPH Jeneberang 1 guna menentukan titik koordinat lokasi hutan. Didapati jika ke enam pelaku tersebut telah melakukan penebangan pohon diwilayah hutan lindung negara.

“Sebanyak 53 pohon yang mereka tebang, waktu penebangan bervariasi dan motif yang kami dapat masih terkait soal ekonomi,” tutup Shinto.

Adapun ke 6 pelaku tersebut yakni DPB (29) yang merupakan kepala RT, NT ( 64) Kepala RT, dan empat pelaku lainnya masing NC (40), NS(43), SM (20), AL (31) berprofesi sebagai petani

Akibat kelakuan mereka tersebut, 4 petani, satu orang Kepala RT dan satu kepala RK di Persangkaan dengan Pasal 94 jo pasal 19 dan/atau Pasal 84 jo Psl 12 dan/atau Psl 82 jo 12 Undang-Undang RI No. 18 thn 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar). (**)