DKPP Beri Sanksi Peringatan Nursari dan Abdillah Mustari

Ketua Panwas Makassar, Nursari

Ketua Bawaslu Makassar, Nursari.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan 16 putusan dari 18 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat, pada Selasa 19 Februari 2019. Terdapat 51 nama Teradu yang diputus perkaranya dalam sidang tersebut.

Dipimpin oleh Ketua majelis Prof. Muhammad bersama anggota majelis Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Ida Bhudhiati dan Dr. Alfitra Salamm, sidang dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi peringatan untuk dua komisioner Bawaslu Makassar. Yaitu Ketua Bawaslu Makassar, Nursari dan Anggota Bawaslu Makassar, Abdillah Mustari terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

“Mengabulkan pengaduan Pengaduan untuk sebagian; dan memberikan sanksi berupa peringatan kepada teradu I, Nursari dan teradu II Abdillah Mustari sejak putusan ini dibacakan,”ujar Ketua Majelis Muhammad dalam keterangan tertulisnya yang diterima Djournalist.com.

Dalam salinan DKPP itu diketahui, Nursari dan Abdillah dilaporkan ke DKPP oleh Pengawas Pemilih Lapangan Timungan Lompoa, Muhammad Hazairin. Karena menandatangani Berita Acara Nomor: 0006/SN-22/HK.01.00/04/2018 Tertanggal 11  April 2018 yang pada pokoknya menyetujui Keputusan Rapat Pleno Panwascam Bontoala sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor  06/BA/Panwascam/BTL/04/2018 tertanggal 9 April 2018. Salah satu materi Berita
Acara yang disampaikan Panwascam Bontoala melalui Surat Nomor:  075.A/SN.22.02/TU.00.04/2018 adalah memberhentikan pengadu sebagai PPL Timungan Lompoa.

Persetujuan diberikan berdasarkan hasil kajian dan analisis para  teradu terhadap Pakta Integritas PPL se Kecamatan Bontoala tertanggal 28 Januari 2018, Catatan Evaluasi Panwascam Bontoala tertanggal 7 April 2018, Rekap Alat  Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye PPL Kelurahan  Timungan Lompoa. Berdasarkan hal tersebut, para Teradu memandang cukup untuk  mengambil keputusan dengan menyetujui hasil Rapat Pleno Panwascam Bontoala  dan memerintahkan untuk melaksanakannya sesuai dengan kewenangannya.

Perihal Surat DKPP Nomor 1287/DKPP/SJ/PP.01/IV/2018 tertanggal 24 April 2018, para
teradu menindaklanjuti dengan memanggil Ahmad Ahsanul Fadhil, Abraham
Horisanto, Abdul Munsyir Gassing dan Muliawati untuk membuat terang terkait
pokok aduan pengadu. Sementara para teradu menyimpulkan bahwa surat penerusan DKPP
terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwascam
Bontoala tidak terbukti

Menanggapi putusan DKPP, Ketua Bawaslu Makassar, Nursari dikonfirmasi secara terpisah belum melihat salinan putusan tersebut. Karena ia mengaku tak menghadiri sidang itu.

“Yang hadir adalah pak Abdillah Mustari,”katanya.

Namun demikian, lanjut Nursari putusan itu tentu harus dilaksanakan. Tentu sebagai bahan koreksi buat Bawaslu Makassar untuk bekerka kedepan. “Bagi kami tak masalah. Kita koreksi untuk bekerja,”jelas Nursari.