Gelar Dies Natalis, Unhas Hadirkan Empat Pimpinan Lembaga Penegak Hukum

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua dari kanan) saat menjadi narasumber diskusi hukum di Gedung Rektorat Unhas Makassar, Rabu 6 Maret 2019.

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua dari kanan) saat menjadi narasumber diskusi hukum di Gedung Rektorat Unhas Makassar, Rabu 6 Maret 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com –   Sebagai rangkaian peringatan Dies Natalis yang ke-67 tahun, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyelenggarakan seminar nasional yang bertema “Prospek Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Pemilu 2019,“ di ruang Senat gedung Rektorat Unhas, Rabu 6 Maret 2019.

Kegiatan seminar tersebut menghadirkan sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum di Indonesia sebagai narasumber, yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ir. Agus Rahardjo, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Irjen. Drs. Mas Guntur Laupe, M.Si, dan Asisten Khusus Jaksa Agun RI, Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.

Ketua Panitia Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum Unhas, Dr. Muhammad Hasrul, SH, MH, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu dari beberapa kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat. “Kami sengaja mengundang para pimpinan lembaga penegak hukum di tanah air, dengan maksud memberikan pemahaman kepada civitas akademik dan masyarakat luas tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Hasrul, yang juga merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas ini.

Diskusi terbuka yang dipandu oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum, ini dihadiri ratusan mahasiswa hukum dari beberapa universitas di Makassar. Hadir pula perwakilan Polri Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulsel, wakil dari TNI, serta beberapa pimpinan instansi di Makassar. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur Unhas, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.

Prof. Sumbangan Baja yang mewakili Rektor Unhas menyampaikan selamat datang kepada pimpinan lembaga penegak hukum yang menjadi pembicara seminar. Dia juga mengucapkan selamat kepada Fakultas Hukum yang merayakan hari jadinya yang ke-67 tahun.

“Fakultas Hukum adalah anak kedua dari 16 bersaudara di Unhas. Anak tertua kedua ini lahir pada tahun 1952 dan ini yang mengherankan, kok anaknya lebih tua dari induknya. Unhas itu baru lahir tahun 1958. Jadi, ini perbedaannya sekitar 6 tahun. Fakultas Hukum ini pada awalnya merupakan cabang FH Universitas Indonesia,” kata Prof. Sumbangan di awal sambutannya.

Fakultas Hukum sudah menghasilkan berbagai tokoh nasional yang memegang peranan penting di lembaga tinggi pemerintahan, advokat, perusahaan, dan lembaga hukum lainnya. Unhas juga memiliki kerja sama yang kuat dengan lembaga hukum, seperti kejaksaan.

“Fakutas Hukum ini adalah salah satu fakultas terkuat di Unhas. Sekarang ini jumlah guru besar-nya 33 orang dari 88 dosen. Artinya, lebih sepertiga dosen FH adalah profesor, ini rasio terbesar di Unhas. Program studi Ilmu Hukum Unhas juga sudah mendapatkan akreditasi internasional AUN QA. Ini karena kendali seorang nahkoda perempuan, Prof Farida, yang juga menjabat ketua Forum Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia,” ungkap Prof Sumbangan.

Mantan Dekan Fakultas Pertanian Unhas itu menambahkan, Unhas sebagai PTN-BH memiliki kontrak kerja dan tuntutan yang besar, di antaranya peningkatan karya jurnal Scopus, WTP yang mesti terus dipertahankan, dan pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi atau good university governance (GUG).

“Untuk itu, tata kelola ini akan menjadi yang utama dikembangkan. Kita dituntut oleh Majelis Wali Amanat untuk menjalankan GUG itu, seperti halnya di pemerintahan atau di perusahaan. Dan, tentu saja ini terkait dengan aspek hukum. Saya kira seminar hari ini akan memberikan catatan dan bekal untuk bisa menjalankan GUG tersebut,” katanya.

Dalam presentasinya, Ketua KPK RI Agus Rahardjo membahas berbagai isu hukum, antara lain indeks persepsi korupsi Indonesia yang trendnya makin positif, perlunya revisi UU Tipikor, masalah perdagangan pengaruh, pemidanaan korporasi, pembaharuan pidana tambahan, dan pemberatan pidana.

Prof. Aswanto selaku selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI menekankan pentingnya sistem hukum yang terbentuk secara holistik dan komprehensif, edukasi penegakan hukum ke masyarakat, ketaatan hukum yang terinternalisasi di tengah masyarakat, dan pentingnya budaya hukum sebagai bagian strategis dalam penegakan hukum.

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Irjen. Mas Guntur Laupe mengulas tentang persaingan politik di Pemilu 2019, potensi konflik, ancaman dan kerawanan Pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan serentak dalam pemilihan presiden/wakil presiden, anggota DPR RI/DPD, dan DPRD Kota/Kabupaten.

Terakhir, selaku perwakilan Jaksa Agung RI Asep Nana Mulyana memaparkan tentang pembangunan hukum di Indonesia, dan tantangan normatif, kelembagaan, serta pragmatik penegakan hukum yang dihadapi bangsa Indonesia.