Kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur, Tim Kuasa Hukum Korban Bantah Pernyataan AKBP Indratmoko

Ilustrasi

Ilustrasi

MAKASSAR, DJOURNALIST.com –  Proses hukum terkait dengan tindak pidana asusila (persetubuhan) yang diduga dilakukan oleh oknum guru terhadap siswanya di SMA Negeri I Makassar sedang dalam proses penyidikan di Polrestabes Makassar.

Penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian guna untuk menemukan fakta-fakta hukum dari peristiwa yang ada, hal yang sama pun dilakukan dalam kasus asusila (persetubuhan) terhadap anak dibawah umur, dimana dalam proses penyidikannya, pihak penyidik akan mencari fakta hukum dari banyak pihak, diantaranya adalah dari pihak pelapor (orang tua dari anak yang jadi korban), pihak korban (anak dibawah umur), pihak terlapor dan saksi-saksi yang dianggap mengetahui peristiwa yang dilaporkan.

Namun sangat disayangkan dalam kasus asusila (persetubuhan) yang menimpah salah seorang anak dibawah umur yang saat ini masih dalam proses penyidikan, akan tetapi oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar melalui Kasat Reskrimnya, AKBP Indratmoko telah membuat kesimpulan bahwa dalam kasus tersebut ada unsur suka sama suka, dan adanya perbedaan agama sehingga pihak keluarga tidak terima hubungan yang terjadi antara korban dengan terlapor sehingga orang tua korban melapor ke Pihak Kepolisian.

Baca Juga:

    Kesimpulan atau permyataan dari AKBP Indratmoko tersebut sebagaimana dimuat dalam media Rakyatku.com edisi senin, tanggal 15 April 2019. Adanya pemberitaan tersebut membuat tim kuasa hukum dan pedamping dari pelapor dan Korban memberi bantahannya.

    Hal tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh tim kuasa hukum dan pendamping dari korban dan pelapor yang bernaung pada Perkumpulan Pekerja Hukum dan Advokasi Rakyat.

    Menurut Tendri Sompa, SH bahwa apa yang telah diungkapkan oleh AKBP Indratmoko melalui media Rakyatku.com tersebut sangat tidak sesuai UU dan fakta hukum. Apa lagi pihak korban maupun orang tua korban (pelapor) tidak pernah memberi pernyataan atau keterangan seperti apa yang telah di katakan oleh AKBP Indarmoko.

    ” Apalagi dipertegas dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No.1 Tahun 2016 Jo UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka karena dalam UU tersebut menempatkan posisi anak sebagai korban, jadi apa yang diungkapkan oleh AKBP Indarmoko sangatlah bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang pada hakikatnya adalah untuk melindungan hak-hak anak dari segala bahaya atau ancaman,” ujar Tenr dalam keterangan tertulisnya diterima Djournalist.com, Kamis 25 April 2019.i

    Tendri juga mengatakan bahwa mengenai adanya beda Agama antara korban dan terlapor tidak seharusnya diungkapkan oleh AKBP Indarmoko karena hal tersebut sangat sensitif apa lagi dalam proses penegakan hukum melibatkan isu agama akan dapat membuat masalah baru dan pernyataan seperti itu tidak pernah diungkapkan oleh pelapor maupun korban. Dan sebagai informasi bahwa korban sehari-harinya tinggal bersama kerabatnya yang beragama Islam.

    Selanjutnya Tenri Sompa, SH memberikan Contoh bahwa bagaimana kira-kira jika yang jadi korban dalam kasus persetubuhan anak dibawah umur adalah anak gadis dari yang bersangkutan (AKBP Indarmoko), apakah yang bersangkutan tetap akan mengatakan ada unsur suka sama suka.

    ” Dengan adanya pernyataan dari AKBP Indarkomo dimedia tersebut telah membuat beban baru kepada klien kami, jadi kiranya sebelum membuat statement terlebih dulu pikirkan dampaknya baik kepada diri sendiri, institusi, pelapor, korban maupun pihak lainnya,” lanjut alumni FH UMI ini.

    Ditempat yang sama Masran Amiruddin, SH, MH, juga memberikan bantahannya terhadap apa yang telah diungkapkan oleh AKBP Indarmoko. Dimana Masran menjelaskan bahwa sampai saat ini proses penyidikan masih dalam proses jadi belum pantas diungkapkan hal-hal yang masih dicari kebenarannya.

    ” Iya kasus ini kan masih dalam proses, dan terakhir kami komunikasi dengan salah seorang Penyidiknya pada hari rabu( 24/04/2019) untuk menanyakan lanjutan dari laporan klien kami. Terus penyidiknya bilang sudah akan periksa terlapor pada hari senin (29/04/2019), jadi tindakan seperti yang dilakukan oleh AKBP Idarmoko seharusnya tidak dilakukan karena hal seperti itu telah mendahului proses hukum yang sementara berjalan,” ungkap Masran yang juga pedamping dalam kasus tersebut.

    Selain itu Masran juga menduga pihak sekolah dalam hal ini SMA 1 Makassar berupaya untuk melindungi terlapor. Dugaan tersebut dapat diketahui ketika pihak sekolah mengutus gurunya ke rumah korban untuk meminta pelapor mencabut laporannya sehari setelah kasus tersebut dilaporkan ke pihak berwajib.

    Hal tersebut menurut Masran dapat dipertegas lagi dengan adanya keinginan dari terlapor agar surat panggilannya ditujukan ke Instansinya (SMA 1 Makassar). Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan penyidik kepada kami saat mempertanyakan kelanjutan laporan kliennya.

    ” Jika benar pihak sekolah berupaya untuk melindungi terlapor, maka sangatlah di sayangkan, apa lagi sekolah merupakan salah satu wadah yang katanya peduli dengan hak-hak anak, jadi seharusnya pihak sekolah juga ikut melaporkan jika ada peserta didiknya yang jadi korban dalam tindak pidana asusila (persetubuhan) seperti yang dialami oleh klien kami, ditambah lagi perbuatan asusilanya diduga dilakukan oleh guru disekolah tempatnya belajar,”jelast Masran.