Ajiep Sayangkan Pemerintah Larang Salat Idul Fitri di Masjid Tapi Longgarkan Mal

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulsel, Ajiep Padindang menyayangkan kebijakan pemerintah yang memperketat larangan beribadah di masjid sementara melonggarkan pusat perbelanjaan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulsel, Ajiep Padindang menyayangkan kebijakan pemerintah yang memperketat larangan beribadah di masjid sementara melonggarkan pusat perbelanjaan.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulsel, Ajiep Padindang menyayangkan kebijakan pemerintah yang memperketat larangan beribadah di masjid sementara melonggarkan pusat perbelanjaan.

“Saya sayangkan pemerintah jika perketat larangan Salat Idul Fitri di masjid. Sekarang terlalu berkembang stigma di masyarakat bahwa rumah ibadah diperketat sementara tempat perbelanjaan dilonggarkan,” tegas Ajiep di Kantor Balai Senator, Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud, Boulevard, Panakkukang, Rabu 20 Mei 2020.

Menurut Ajiep Padindang, pelaksanaan Salat Idul Fitri seharusnya bisa dilakukan dengan standar protokoler penanganan covid-19. Misalnya panitia atau pengurus masjid menyediakan alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk. Kemudian di tempat wudhu juga disiapkan sabun dan hand sanitizer.

Baca Juga:

    Selanjutnya, pengelola masjid diberikan arahan untuk mempersingkat rangkaian pelaksanaan salat id. Misalnya khutbah jangan panjang.

    “Bisa kalau masing-masing di kompleks saja jangan digeneralisir. Maksud saya, kalau mau ketat penanganan covid-19 harus tutup semua. Jangan mal dilonggarkan sementara masjid diperketat,” terang mantan Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini.

    Lebih jauh, Ajiep meminta pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak melonggarkan penanganan covid-19. Dia mengungkapkan informasi dari beberapa negara yang berakibat fatal setelah pelonggaran.

    “Banyak info dari negara lain yang mencoba longgarkan penanganan covid-19 kemudian mendapatkan serangan tahap II. Akibatnya korban jiwa lebih banyak,” ungkapnya.

    “Saya paham dampak ekonomi, tapi yang harus diuatamakan nyawa masyarakat. Intinya, pola penanganan bansos perlu diperbaiki. Kami di Komisi I sudah membahas persoalan bansos ini,” sebutnya.

    Politisi Partai Golkar ini menegaskan pemerintah tidak bisa menjadikan anggaran sebagai alasan pelonggaran penanganan covid-19. Sementara sudah ada pos untuk covid.

    “Fokus reses kali ini selain terkait undang-undang juga aksi sosial penanganan dampak covid. Kami lakukan kunjungan ke beberapa kelompok masyarakat untuk menyerahkan bantuan paket sembako,” tutup Ajiep Padindang. (***)