Ketika Pabrik Tambang Tak Lagi Ramah

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Bangunan berdindingkan tripleks terjejer di luar area salah satu pabrik terbesar di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Lapak jualan, tempat tinggal para buruh lokal pabrik tak tertata dengan baik. Kondisi itu tentunya mengancam keselamatan, kesehatan bagi masyarakat serta lingkungan sekitar pabrik.

Kondisi memprihatinkan di area pabrik itu mendapat tanggapan dari Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Pribumi Indonesia (APTPI) Ryan Latief. Melihat langsung kodnisi lingkungan dan yang dialami para pekerja di salah satu pabrik besar di Morowali, Ryan menyebutkan jika inilah fenomena terjadi di banyak pabrik tambang di sejumlah daerah.

“Padatnya pekerja kurang lebih 40 ribu, itu dapat berdampak gejolak sosial kalau tidak segera ditata dengan baik. Terutama pemukiman, toko-toko yang ada di luar tambang. Kita juga harus memperhatikan keberadaan lingkungan. Contoh Vale karena penataan pemukiman sangat diperhatikan. Selaku Ketua APTPI ini menjadi perhatian penting bagi pelaku pengusaha tambang. Jangan semata mengejar produksi untuk mencapai provit. Tapi bagaimana memperlakukan tenaga kerja itu secara manusiawi,”tegas Ryan.

Ryan menambahkan, pemerintah daerah setempat harus terlibat langsung dalam penataan kota di area pabrik.

“Tempat tinggal di sana menimbulkan limbah industri rumah tangga juga kalau tidak di tata apalagi daerah pesisir pantai. Ini harus dikelola dengan baik. Mana limbah industri dari pabrik, dari rumah tangga sepanjang pemukiman. Tapi di sana tidak jelas Itu kan pencemaran lingkungan. Perhatian pemerintah harus ada. Setelah melihat di sana sangat minim. Kalau kondisi pabrik di sana yah bagus,”tambah Ryan.

Karena itu Ryan berharap, kedepan untuk memberdayakan pengusaha lokal dalam mengelola sumber daya alamnya dengan bermitra dengan siapapun tanpa menyampingkan kelangsungan hidup masyarakat lokal sekitar karyawan dan keseimbangan alam.

“Karena selama ini banyak yang memiliki IUP tanpa memperhatikan pasca tambang. Apakah setelah tambang melakukan penghijauan. Itukan bisa menimbulkan gejolak alam yang bersifat jangka panjang, karena menambang itu merubah struktur. Harusnya kita belajar banyak dari PT Vale. Tapi yang ada sekarang, pengusaha tambang kita hanya memiliki IUP dan menjual Ore dengan mengabaikan masalah lingkungan. Kita tdk ingin terjadi lubang-lubang di sana ketika musim hujan tiba akan menimbulkan bencana alam longsor dan banjir. Itu hrarapan saya selaku ketua APTPI memperhatikan hal tersebut dalam mengembangkan usaha tambang. Pemerintah harus memperketat di aturan tersebut jangan hanya memperkuat kompensasi saat mengurus IUP,”tutup Ryan.  (**)