PPI Sulsel Bahas Isu Radikalisme

Poros Pemuda Indonesia atau PPI Sulsel menggelar dialog bertajuk Tantangan Pemuda dalam Menghadapi Isu Radikalisme,di warkop Alira Point,jalan Boulevard, Sabtu 6 Maret 2021.

Poros Pemuda Indonesia atau PPI Sulsel menggelar dialog bertajuk Tantangan Pemuda dalam Menghadapi Isu Radikalisme,di warkop Alira Point,jalan Boulevard, Sabtu 6 Maret 2021.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Poros Pemuda Indonesia atau PPI Sulsel menggelar dialog bertajuk Tantangan Pemuda dalam Menghadapi Isu Radikalisme,di warkop Alira Point,jalan Boulevard, Sabtu 6 Maret 2021.

Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah narasumber yaitu akademisi Unismuh Makassar Luhur A Prianto, Pengamat konflik,Dr.Sakka Pati,Aktivis KAMMI Sulsel Irfan Baso, dan Ketua GEMA Pembahasan Makassar Ibrahim.

Pengamat Konflik, Sakka Pati menjelaskan, generasi pemuda banyak terpapar radikalisme diusia 17 sampai 30 tahun dan hampir sebagian besar dari kalangan mahasiswa yang terpar di indonesia.

“Dari data yang dihimpun dari berbagai sumber menyatakan kelompok yang sudah terpapar sebagian besar diantaranya sepakat untuk melakukan aksi radikal,”kata Sakka.

Sedangkan Akademisi Unismuh Makassar Luhur A Prianto mengatakan doktrin radikal bisa menjadi paham dan sekaligus menjadi ideologi. Bahkan radikalisme juga bisa menjadi gerakan politik.

“Jika sudah menjadi gerakan politik bisa menjadi lawan tanding bagi yang berkuasa, bahkan lawan bagi paham paham lain termasuk nasionalisme,”ucapnya.

Menurut Luhur untuk menekan paham tersebut, solusinya adalah melakukan keadilan dan menerapkan ekonomi yang lebih baik.

“Tentunya dengan pemerintahan yang baik,”tuturnya.

Sementara Ketua GEMA, Ibrahim menambahkan radikalisme diciptakan bagi orang yang membenci islam. Ketika tidak sejalan pemerintah dicap sebagai radikal.

“Secara global isu radikalisme sudah dimainkan oleh dunia untuk memerangi ummat islam dan islam adalah ancaman yang nyata bagi dunia,terkhusus bagi mereka ingin merebut kekuasaan,”katanya.

Adapun Sekertaris KAMMI Sulsel, Irfan Baso mengatakan organisasi lain harus mengambil peran dalam mmengangkal isu radikalisme. Karena agama manapun tidak membenarkan aksi radikalisme.

“Kedepan bagaimana pemerintah dalam hal ini BNPT harus proaktif melakukan advokasi terutama dalam melakukan pendampingan terhadap orang yang sudah terpapar,”jelasnya.