Hentikan Kasus Pelanggaran Pemilu Danny Pomanto, Bawaslu Sulsel Digugat

Kabid Advokasi dan Anggota DPP Gerindra, Habiburokhman,

Kabid Advokasi dan Anggota DPP Gerindra, Habiburokhman.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com — Kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, yang ditangani Bawaslu Sulsel dihentikan. Alasannya, dua kasus tersebut dinyatakan tidak cukup kuat alat buktinya untuk diteruskan ke tingkat penyidikan.

Hal tersebut disayangkan oleh Kabid Advokasi dan Anggota DPP Gerindra, Habiburokhman, Jumat, 13 Juli 2018. Melalui siaran pers, dirinya menyatakan bahwa pelanggaran Danny Pomanto sudah sangat kuat.

“Diantaranya adanya teguran dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri terhadap terlapor dan juga rekaman pernyataan terlapor di salah satu TV yang dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa terlapor berkepentingan dengan kotak kosong,” sebagaimana dikutip dari rilis Habiburokhman.

Lwbih lanjut, perlu digaris-bawahi bahwa pihaknya melaporkan Danny Pomanto karena diduga telah melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 71 Undang-Undang Pilkada.

“Jika dia benar bersama relawan kotak kosong melakukan sujud syukur atas kemenangan kotak kosong, tentu hal tersebut merugikan pasangan Appi Cicu. Apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan di tempat milik pemerintah.” sambungnya.

Namun, dugaan pelanggaran pemilu tersebut sudah tidak dilanjutkan lagi oleh pihak Bawaslu Sulsel. Olehnya, pihaknya melayangkan protes sekaligus permohonan kepada Bawaslu RI untuk mengambil-alih pemeriksaan kasus Danny Pomanto ini berdasarkan Pasal 17 Perbawaslu 14/2017 karena Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan diduga tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban.

Selain itu, pihaknya juga siap melaporkan Bawaslu Sulsel ke DKPP.

“Langkah hukum lain yang kami siapkan adalah melaporkan Bawaslu Sulawesi Selatan ke DKPP dugaan tuntutan meminta DKPP memerintahkarn Bawaslu Sulawesi Selatan menindaklanjuti kasus tersebut.”katanya.(**)