Kadir Halid Meluncurkan Buku Data dan Fakta Hak Angket

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Politisi Partai Golkar yang juga mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2014-2019 Kadir Halid meluncurkan buku berjudul data dan fakta Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan.

“Alhamdulillah buku tentang data dan fakta hak angket selesai juga saya buat,”kata Kadir di Hotel Myko Panakkukang, Jalan Boulevard, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Menurutnya, buku ini telah ada sejak bulan Februari lalu. Tapi urung dieadarkan. Karena kuatir persepsi orang berbeda. Pasalnya, pada saat itu Gubernur non aktif Nurdin Abdullah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Saya tak ingin situasinya di politisasi. Makanya baru kali ini saya luncurkan,”tutur adik dari Nurdin Halid ini.

Menurutnya, buku setebal 561 halaman itu berisikan fakta persidangan hak angket yang menjerat Nurdin Abdullah. Baik melalui visual, audio, dan hasil olahan awak media pada saat itu.

” Dua bulan setelah hak angket bergulir, bukti ini saya serahkan ke KPK,”ucapnya.

Ia mengisahkan, hak angket bergulir karena tak ada nya kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu.

“Bulan Mei 2019 lalu saya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar mengusulkan dilakukan hak angket,”ujar Kadir.

“Lalu meminta pertemuan dengan Pak Gubernur pada saat itu selalu ada kendala karena ada matahari kembar,”dia menambahkan.

“Tanggal 13 Mei membicarakan hal ini dengan pimpinan dan AKD tentang tata cara penggunaan hak angket,”ucap Kadir.

Kemudian, tanggal 11 Juni ajukan dokumen hak angket yang diteken sekitar 46 anggota dewan saat itu. Lalu tanggal 14 Juni diagendakan rapat diperluas bersama Anggita DPRD, Ketua Fraksi, dan AKD

“Setelah semua beres hak angket pun berjalan dan hasilnya 48 orang terperiksa,”tutur Kadir.

Adapun Pakar Hukum Tata Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Prof Aminuddin Ilmar mengatakan, hak angket merupakan sebuah peringatan dini kepada pejabat negara bila membuat suatu kesalahan dalam sebuah pemerintahan.

Sedangkan Prof Dr Madjid Sallatu mengatakan Nurdin Abdullah tak ingin belajar dari kasus yang diungkap oleh pansus hak angket. Akibatnya KPK akhirnya menjeratnya.
“Hak angket yang digelar DPRD Sulsel menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan tak bisa dilupakan,” ujar Madjid Sallatu.

Turut hadir dalam kegiatan ini yakni A.M Sallatu, Tajuddin Rahman, Hasrullah, dan juga mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang terlibat dalam hak angket ini .